Selasa, 25 April 2017

Indonesia Data Driven Journalism 2017: Staf Presiden Sulit Cari Data Untuk Pidato


Proses penyusunan pidato Presiden RI bukan tanpa hambatan, karena untuk menyampaikan pidato yang diperkuat data, kadang staf Presiden kesulitan mencari data yang valid. Tiap kementerian kerap memiliki data yang berbeda untuk topik yang sama. Deputy 1 Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Program Prioritas Nasional, Kepala Staf Kepresidenan Darmawan Prasodjo, mengungkapnya dalam Indonesia Data Driven Journalism (IDDJ) 2017: “Pemanfaatan Data Terbuka untuk Kemajuan Energi Nasional dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat”, Ballroom Pertamina, Gedung Utama Lt M, Kantor Pusat PT Pertamina (Persero), Jakarta (21/4/17).



Satu Data Indonesia

“Kami dari kantor staf Presiden, kadang ada pidato Bapak Presiden, mencari data pun sulit. Padahal kami dari Pemerintah. Kontak ke kementerian, ternyata dirjen ini; oh iya dicari lagi , belum ada. Ternyata ada di salahsatu direktur. Ternyata data yang mirip ada di kementerian lain dengan angka yang berbeda. Kami harus pakai yang mana? Data A, data B. Ini permasalahan luar biasa yang dihadapi bukan hanya oleh Pemerintah, apalagi para jurnalis,” ungkapnya.

Untuk itu, Pemerintah membuat portal resmi data terbuka Indonesia; Satu Data Indonesia di data.go.id. Suatu inisiatif Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan interoperabilitas dan pemanfaatan data pemerintah yang tidak terbatas pada penggunaan internal antar instansi, tapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat.

"Untuk itulah Pemerintah mencanangkan program satu data, di mana data yang silo digabungan. Minimum satu kementerian bisa terintegrasi. Harapannya satu; dari terfragmentasi menjadi unified. dan kami harap bisa digunakan teman-teman jurnalis, bisa membangun analisa berbasis data," imbuhnya. 

Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah yang tengah menyusun peraturan presiden (perpres) terkait dengan kebijakan satu data (one data policy)


"Saat ini Bapak Presiden sudah memerintahkan adanya perpres satu data. Dengan perpres ini difinalisasi, insya Allah di pertengahan tahun, otomatis kementerian harus mengkonsolidasikan datanya yang terfragmentasi menjadi satu data yang unified," jelasnya. 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar